KONAWE – Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menunjukkan komitmen serius dalam mempercepat pemerataan pembangunan. Hal ini diwujudkan melalui agenda Sosialisasi Pengentasan Desa Tertinggal yang diselenggarakan pada Senin, 29 Desember 2025.

Acara yang berlangsung di Hotel Tiga Putra tersebut dimulai tepat pukul 08.30 WITA hingga selesai. Kegiatan ini menjadi momentum krusial bagi koordinasi lintas sektor dalam upaya menghapus status desa tertinggal di wilayah Kabupaten Konawe.

Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci pengambil kebijakan di tingkat daerah, di antaranya:

PLT. Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe, yang sekaligus membuka secara resmi jalannya sosialisasi.

Seluruh Camat se-Kabupaten Konawe.

Seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Konawe.

Kehadiran seluruh jajaran pimpinan wilayah ini menegaskan bahwa pengentasan desa tertinggal bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan kerja kolektif dari tingkat kabupaten hingga ke akar rumput.

Fokus Utama Sosialisasi

Dalam sambutannya, PLT. Kadis PMD menekankan beberapa poin strategis yang menjadi fokus utama dalam tahun anggaran mendatang:

Akselerasi Indeks Desa Membangun (IDM): Mendorong desa-desa yang masih berada di kategori tertinggal untuk meningkatkan pemenuhan indikator ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi.

Optimalisasi Dana Desa: Memberikan arahan agar alokasi Dana Desa lebih diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Peningkatan Kapasitas Aparatur: Mengajak para kepala desa untuk lebih inovatif dalam menggali potensi asli desa (PADes) guna mewujudkan kemandirian ekonomi.

"Kita tidak ingin hanya sekadar mengubah status di atas kertas. Kita ingin ada perubahan nyata pada kualitas hidup masyarakat di pelosok Konawe," ujar PLT. Kadis PMD di sela-sela pemaparannya.

Sesi sosialisasi dilanjutkan dengan diskusi panel di mana para camat dan kepala desa berkesempatan menyampaikan kendala spesifik yang dihadapi di lapangan, mulai dari aksesibilitas wilayah hingga tantangan dalam digitalisasi administrasi desa.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta keselarasan pandangan antara kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan implementasi di tingkat desa agar target "Konawe Bebas Desa Tertinggal" dapat segera tercapai.