Wonua Morome, 10 Oktober 2025 — Pemerintah Desa Wonua Morome, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, sukses menggelar Rembuk Stunting yang bertempat di Balai Desa Wonua Morome, Jumat (10/10). Acara ini tak hanya fokus pada isu kesehatan anak, tetapi juga menjadi forum penting untuk merumuskan Program Kerja Dana Desa Tahun Anggaran 2026, dengan menekankan pada integrasi program pencegahan dan penanganan stunting di desa.

Acara yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Wonua Morome ini dihadiri oleh beragam unsur penting, menunjukkan komitmen kolaboratif dalam pembangunan desa. Turut hadir perwakilan dari Kecamatan Puriala, perwakilan dari Kepus Puriala (Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat), Pendamping Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), para Kader Posyandu, perwakilan PAUD, Ibu-ibu PKK, Perawat Desa, Bidan Desa, serta semua Perangkat Desa Wonua Morome.

Fokus Utama: Integrasi Program Stunting dan Dana Desa 2026

Kepala Desa Wonua Morome dalam sambutannya menegaskan bahwa Rembuk Stunting kali ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan alokasi Dana Desa 2026 benar-benar berpihak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam mengatasi masalah stunting.

"Kami ingin program pencegahan stunting tidak hanya berjalan parsial, tapi terintegrasi ke dalam seluruh sektor pembangunan desa. Mulai dari perbaikan sanitasi, ketersediaan air bersih, peningkatan gizi ibu hamil dan balita, hingga edukasi kesehatan di Posyandu dan PAUD. Semua ini harus terwadahi dan didukung penuh oleh Dana Desa 2026," ujar Kepala Desa.

Peran Aktif Lintas Sektor

Perwakilan dari Kecamatan Puriala memberikan apresiasi atas inisiatif Desa Wonua Morome yang menggabungkan pembahasan program kerja dan rembuk stunting. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk mempercepat penurunan angka stunting di tingkat desa.

Sementara itu, perwakilan dari Kapus Puriala menyoroti data terkini terkait status gizi balita di Wonua Morome dan memberikan masukan teknis mengenai intervensi spesifik dan sensitif yang perlu diprioritaskan. Kader Posyandu, Perawat Desa, dan Bidan Desa juga aktif menyampaikan usulan program kesehatan berbasis masyarakat, yang langsung disambut baik untuk diakomodir dalam rencana anggaran.

Diskusi menjadi semakin dinamis dengan masukan dari Ketua BPD yang memastikan proses penyusunan anggaran berjalan transparan dan sesuai regulasi, serta kontribusi dari Ibu-ibu PKK dan perwakilan PAUD yang menekankan pentingnya edukasi gizi dan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan.

Hasil dan Tindak Lanjut

Rembuk Stunting ini menghasilkan beberapa poin kesepakatan kunci yang akan menjadi prioritas dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) 2026, di antaranya:

Penguatan Posyandu: Alokasi untuk peningkatan insentif kader, penyediaan alat ukur antropometri standar, dan peningkatan kualitas layanan rutin.

Penyediaan Sarana Prasarana Dasar: Prioritas pada pembangunan/perbaikan fasilitas sanitasi (MCK) dan penyediaan air bersih yang layak.

Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT): Memastikan PMT yang berkelanjutan dan bergizi bagi balita stunting dan ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK).

Edukasi dan Pelatihan: Anggaran untuk pelatihan kader dan perangkat desa tentang gizi dan kesehatan, serta sosialisasi pola hidup sehat kepada masyarakat.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah desa, lembaga desa, dan seluruh elemen masyarakat, Desa Wonua Morome optimis dapat menyusun program kerja tahun anggaran 2026 yang efektif dan berdampak signifikan dalam mewujudkan generasi desa yang sehat dan bebas stunting.