WONUA MOROME – Pemerintah Desa Wonua Morome menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang berfokus pada penanganan dan pencegahan stunting. Kegiatan ini berlangsung dengan khidmat di Balai Desa Wonua Morome pada pukul 15.00 hingga 16.30 WITA.

Musyawarah ini menjadi langkah krusial dalam menyusun strategi pembangunan desa yang tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui sektor kesehatan.

Kehadiran dan Sinergi Antar Elemen Desa

Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai elemen penting desa yang menunjukkan komitmen bersama dalam memerangi stunting. Hadir dalam kegiatan tersebut:

Kepala Desa Wonua Morome beserta jajaran perangkat desa.

Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Tokoh Masyarakat yang memberikan aspirasi terkait kearifan lokal dalam pola asuh.

Kader Posyandu sebagai ujung tombak pemantauan kesehatan balita.

Masyarakat Desa Wonua Morome yang antusias mengikuti jalannya diskusi.

Poin Utama Pembahasan

Dalam sambutannya, Kepala Desa menekankan bahwa penanganan stunting merupakan program prioritas nasional yang harus diimplementasikan hingga tingkat desa. Beberapa poin yang dibahas dalam Musrenbangdes kali ini meliputi:

Penguatan Posyandu: Rencana pengadaan alat timbang digital yang lebih akurat serta pemberian makanan tambahan (PMT) yang bergizi bagi balita.

Edukasi Parenting: Sosialisasi bagi ibu hamil dan menyusui mengenai pentingnya asupan gizi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Sanitasi dan Air Bersih: Perencanaan perbaikan infrastruktur air bersih guna mendukung pola hidup sehat masyarakat.

Harapan Kedepan

Melalui diskusi yang berlangsung selama 90 menit tersebut, dihasilkan kesepakatan mengenai prioritas anggaran desa untuk tahun mendatang yang akan dialokasikan pada program-program kesehatan masyarakat. Ketua BPD menyampaikan bahwa sinergi antara kader posyandu dan pemerintah desa adalah kunci utama agar Wonua Morome bisa bebas dari ancaman stunting.

Acara ditutup pada pukul 16.30 WITA dengan penandatanganan berita acara hasil musyawarah yang akan menjadi dasar penyusunan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa).